Laporan Awal Dana Kampanye
KUOTA KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM POLITIK KOTA MADIUN
Pengumuman Keterwakilan Perempuan
PASLON NOMOR URUT – 1 PASLON NOMOR URUT – 2 PASLON NOMOR URUT – 3
Prosedur Hibah dan Bansos
CALON PENERIMA. HIBAH. USULAN TERTULIS. KDH. REKOMENDASI. SKPD TERKAIT. EVALUASI. DPRD. PERTIMBANGAN. TAPD. DIBAHAS BERSAMA. KUA/PPAS. DIBAHAS BERSAMA. PERSETUJUAN BERSAMA. PERSETUJUAN BERSAMA. RAPBD. PERKDH APBD. PERDA APBD. LAMPIRAN III. NPHD. KEP KDH. (NAMA PENERIMA) DOKUMEN PENCAIRAN HIBAH. TRANSFER. PAYUNG HUKUM : PP-2-2012-Hibah-Daerah permendagri-no.-32-tahun-2011 Permendagri-Nomor-39-Tahun-2012 Permendagri No. 14 Tahun 2016
UNDANG – UNDANG PEMILU : UU NO 7 TAHUN 2017
Akhirnya Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu yang disepakati di Sidang Paripurna akhirnya dinomorkan untuk sah sebagai undang-undang (UU) yang berlaku. Ada pun nomor dan nama undang-undangnya adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. UU-No.7-Tahun-2017-tentang-Pemilu
Larangan PNS dalam PILKADA 2018
Tahapan Pilkada Serentak Tahun 2018
Data Organisasi Kemasyarakatan Kota Madiun Tahun 2018
DATA BASE ORKEMAS LSM 2018