KEGIATAN POSKO PEMILU 2019 DI BAKESBANGPOL KOTA MADIUN

Madiun- Kegiatan Posko Pemilu 2019 dengan agenda Penerimaan Form Caraka untuk Pemilu 2019 telah usai dilaksanakan pada tanggal 17-18 April 2019.Bertempat di Graha Krida Praja lt.1, Jl. Panjaitan No 17, posko penerimaan mulai dibuka pukul 15.00 WIB sampai selesai, posko dibagi menjadi empat sesuai dengan jumlah DAPIL Kota Madiun pada Pemilu 2019 yakni Dapil 1 Kartoharjo, Dapil 2 Taman Dapil 3 Taman, dan terkahir Dapil 4 Mangunharjo.

Para Caraka yang telah ditunjuk untuk mewakili tps di kelurahan masing-masing bertanggung jawab untuk segera melaporkan hasil perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara tempat mereka bertugas.Pelaksanaan Posko Penerimaan berlangsung lancar dan kondusif dimana sejak posko mulai dibuka para caraka mulai berdatangan untuk menyerahkan Form D1, D2, D3 dan untuk kemudian segera direkap oleh tim IT dan dipublikasikan sebagai hasil sementara penghitungan suara pada Pemilu 2019,

KEGIATAN PEMANTAUAN KESIAPAN PELAKSANAAN PEMILU 2019 OLEH FORKOPIMDA DIDAMPINGI BAKESBANGPOL KOTA MADIUN

Madiun- Kegiatan Pemantauan Kesiapan Pemilu 2019 telah usai dilaksanakan pada Hari Selasa, tanggal 16 April 2019, kegiatan ini diikuti oleh jajaran forkompimda,Camat, Kepala OPD, dan Asisten Pemerintahan dengan didampingi oleh Bakesbangpol Kota Madiun.Pemantauan dimulai pukul 19.00 dengan titik kumpul di Graha Krida Praja untuk kemudian dilanjutkan ke lokasi masing-masing TPS yang akan dipantau.

Tercatat ada sejumlah 22 TPS yang dikunjungi pada kegiatan pemantauan ini, dimana dibentuk tim pemantau khusus yang bertugas untuk memantau kesiapan pelaksanaan pemilu di masing-masing TPS adapun dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat memaksimalkan pelaksanaan pemilu keesokan harinya pada tanggal 17April 2019,persiapan-persiapan seperti kelengkapan peralatan untuk pemilu, keamanan maupun kesiapan petugas TPS jadi hal yang tak luput dari pemantauan. Kegiatan pemantauan selesai pada pukul 22.00 dengan lancar & kondusif.

RAKOR FORKOPIMDA DALAM RANGKA MENINGKATKAN KOORDINASI DAN KONSOLIDASI UNTUK MENSUKSESKAN PENYELENGGARAAN PEMILU 2019

MADIUN- Rapat Koordinasi Forkopimda dalam rangka meningkatkan koordinasi dan konsolidasi telah dilaksanakan pada Hari Kamis, 11 April 2019,bertempat di Ruang Rapat Lantai 4 Gedung Graha Krida Praja Madiun.Rakor Forkopimda dihadiri Oleh Bapak Walikota, Ketua DPRD, Sekda, dan jajaran lain dalam Forkopimda Kota Madiun serta camat & lurah se-Kota Madiun.

Rakor dimulai tepat pada pukul 13.15 dan kemudian dilanjutkan dengan penyampaian dari dari masing-masing forkopimda mengenai persiapan pelaksanaan pemilu 2019, adapun inti dari penyampaian adalah bahwa sudah jelas Pesta Demokrasi dalam Pemilu diterangkan dalam UUD’45 dan Pancasila. Untuk itu mari bersama-sama sebagai Warga Negara Republik Indonesia kita amalkan sesuai sila yang terkandung dalam Pancasila dan sudah menjadi kewajiban kitta untuk menciptakan situasi kondusif merupakan tanggung jawab bersama,  oleh karena itu mari kita dengarkan arahan dari jajaran Forkopimda untuk mendapatkan Informasi terkait situasi kota Madiun dalam Pemilu 2019.

PEMBEKALAN PETUGAS CARAKA DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

MADIUN- Badan KesatuanBangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Madiun mengadakan kegiatan penyuluhan kepada PembekalanTim Caraka yang terdiri 605 undangan dari tiga Kecamatan, Manguharjo, Taman dan Kartoharjo guna persiapan Pemilu Pileg dan Pilpres 17 April mendatang. Pada hari Rabu – Kamis tanggal 26 – 27 Maret 2019

Acara tersebut di hadiri oleh Bapak Firman dari ITS, Ibu Latuti dari KPU sebagai narasumber serta Tim Caraka dari Kecamatan Taman, Manguharjo, dan L. Darmawan Srivishnu selaku Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun.

Penyuluhan ini guna memberikan informas peran dan tugas bagi Tim Caraka di setiap Dapil dan TPS di Kota madiun

MENINGKATKAN PARTISIPASI DAN PERAN AKTIF MASYARAKAT GUNA MEWUJUDKAN PEMILU 2019 YANG DEMOKRATIS, DAMAI DAN BERKUALITAS

MADIUN- Badan KesatuanBangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Madiun mengadakan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat yang terdiri 1289 undangan dari tiga Kecamatan, Manguharjo, Taman dan Kartoharjo guna menyambut Pemilu Pileg dan Pilpres 17 April mendatang.

Acara ini berlangsung di Wisma Haji, Rabu (27/2) yang dihadiri oleh Walikota Madiun Sugeng Rismiyanto, serta dengan Ketua KPU dan Panwaslu Kota Madiun selaku narasumber dalam penyuluhan tersebut. Sosialisasi ini akan terus dilakukan dengan cara pendekatan langsung kemasyarakat.

Penyuluhan ini guna memberikan informasi bagi masyarakat mengenai pendidikan politik dan pembelajaran demokrasi. Hal ini tentunya meningkatkan semangat masyarakat ikut berpartisipasi menyuarakan hak pilihnya untuk 5 tahun mendatang. Sehingga, mampu meminimalisir angka golput dalam Pemilu Tahun 2019.

MENINGKATKAN PARTISIPASI DALAM BERDEMOKRASI BAGI PELAJAR DI KOTA MADIUN GUNA MENYONGSONG PILEG-PILPRES TAHUN 2019

MADIUN- Pemerintah Kota Madiun melakukan sosialisasi mengenai Pileg dan Pilpers Tahun 2019 keberbagai kalangan, takter kecuali para remaja. Untuk sosialisasi kali inisasaran yang dituju adalah pelajar siswa-siswi SMA/SMK sederajat di Kota Madiun, yang berlangsung di Gedung Diklat, Rabu (20/2).

Selainitu, kegiatan ini mengundang Walikota Madiun Sugeng Rismiyanto beserta Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun yang dalam acara tersebut sebagai narasumber. Sosialisasi in iterus menerus dilakukan guna meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pesta Pemilu Tahun 2019. Khususnya para calon pemilih pemula, tentu perlu adanya pengetahuan mengenai tahapan pemilu dan proses pencoblosannya.

Dengan berbagai upaya sosialisasi yang telah dilakukan, diharapkan partisipasi pemilu tahun 2019 ini lebih baik dari sebelumnya. Begitupun dengan keterlibatan dari peseta pemilu dari kalangan remaja.

MENINGKATKAN KONSOLIDASI ANTARA PEMERINTAH TNI-POLRI, TOGA DAN TOMAS UNTUK CEGAH DINI DAN DETEKSI TERHADAP GANGGUAN KAMTBMAS GUNA MENDUKUNG SUKSESNYA PENYELENGGARAAN PILEG DAN PILPRES TAHUN 2019

MADIUN- Walikota Madiun mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk ikut serta menjaga konduktifitas keamananjelang Pemilu Pilpres 2019. Hal inidilakukan agar PemiluPilpres 2019 bisaberjalandenganlancar dan damai.

Acara sosialisas itentang “Meningkatkan Konsolidasi Antara Pemerintah TNI-Polri, Toga dan Tomas untukCegah Dini dan Deteksi Terhadap Gangguan Kamtibmas Guna Mendukung Suksesnya Penyelenggara Pileg dan PilpresTahun 2019”ini dihadiri oleh Walikota Madiun Sugeng Rismiyanto beserta jajarannya yang berlangsung di Gedung Diklat, Kamis (14/2).

Selain Walikota Sugeng Rismiyanto, kegiatan tersebut dihadiri oleh Kolonel TNI, Kapolres Polri, serta Plt. Kepala Bakesbangpol L. Darmawan. S sebagai narasumber dalam acara tersebut.

Dalam halmenjaga keamanan menjelang Pilpres, Pemkot selain melibatkan masyarakat tentu juga bekerjasama dengan TNI dan Polri dalam penyelenggaraan sosialisasi tersebut. Tentu tujuan diadakannya kegiatan ini untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga wilayah kota Madiun selama Pemilu 2019 berlangsung. Sehingga, Pemilu 2019 dapat berjalan lancar, serta masyarakat menggunakan hak pilih sesuai pilihannya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Ini baru dinamakan Pemilu yang jujur dan rahasia.

Presiden Jokowi Tanda Tangani Inpres Rencana Aksi Nasional Bela Negara Tahun 2018-2019

Dalam rangka menyelaraskan dan memantapkan upaya Bela Negara menjadi lebih sistematis, terstruktur, terstandardisasi, dan masif, pada 18 September 2018, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Bela Negara Tahun 2018-2019 (tautan: Inpres Nomor 7 Tahun 2018).

Inpres tersebut ditujukan kepada: 1. Para menteri Kabinet Kerja; 2. Sekretaris Kabinet; 3. Jaksa Agung; 4. Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI); 5. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri); 6. Kepala Badan Intelijen Negara (BIN); 7. Para Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian; 8. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara; 9. Para Gubernur; dan 10. Para Bupati/Wali kota.

Kepada para pejabat tersebut, Presiden menginstruksikan untuk melaksanakan Rencana Aksi Nasional Bela Negara Tahun 2018-2019 yang terdiri 3 (tiga) tahap, yaitu: 1. Tahap sosialisasi, harmonisasi, sinkronisasi, koordinasi, dan evaluasi; 2. Tahap internalisasi Nilai-Nilai Dasar Bela Negara; dan 3. Tahap Aksi Gerakan.

Selain itu, Presiden menginstruksikan kepada para pejabat di atas untuk melaksanakan Rencana Aksi Nasional Bela Negara Tahun 2018-2019 dengan berpedoman pada modul yang disusun dan ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.

“Melaporkan hasil pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Bela Negara Tahun 2018-2019 setiap akhir tahun anggaran melalui dan menggunakan standar yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional,” bunyi diktum KETIGA Inpres tersebut.

Khusus kepada para Menteri Koordinator, Presiden menginstruksikan untuk memfasilitasi Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional dalam: a. mengoordinasikan kementerian dan lembaga dalam melaksanakan Rencana Aksi Nasional Bela Negara Tahun 2018-2019; dan b. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaaan Rencana Aksi Nasional Bela Negara Tahun 2018-2019.

Presiden juga memberikan instruksi khusus kepada  kepada Menteri Dalam Negeri untuk mengoordinasikan pemerintah daerah dalam melaksanakan Rencana Aksi Nasional Bela Negara Tahun 2018-2019, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas untuk melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Bela Negara Tahun 2018-2019; dan Sekretaris Kabinet untuk melakukan pengawasan pelaksanaan Instruksi Presiden ini.

Rencana Aksi Nasional Bela Negara Tahun 2018-2019 ini, menurut Inpres Nomor 8 Tahun 2018 itu, dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Bagian Anggaran kementerian dan lembaga, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditegaskan dalam Inpres tersebut, pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Bela Negara Tahun 2018-2019 dapat mengikutsertakan peran masyarakat dan pelaku usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan,” bunyi akhir Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun2018 yang dikeluarkan di Jakarta pada 18 September 2018 itu.