Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019

Tanggal Tahapan
17 Agustus 2017 – 31 Maret 2019 Perencanaan Program dan Anggaran
1 Agustus 2017 – 28 Februari 2019 Penyusunan Peraturan KPU
17 Agustus 2017 – 14 April 2019 Sosialisasi
3 September 2017 – 20 Februari 2018 Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu
19 Februari 2018 – 17 April 2018 Penyelesaian Sengketa Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu
9 Januari – 21 Agustus 2019 Pembentukan Badan Penyelenggara
17 Desember 2018 – 18 Maret 2019 Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih
17 April 2018 – 17 April 2019 Penyusunan Daftar Pemilih Di Luar Negeri
17 Desember 2017 – 6 April 2018 Penataan dan Penetapan Daerah Pemilihan (Dapil)
26 Maret 2018 – 21 September 2018 Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota Serta Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden
20 September 2018 – 16 November 2018 Penyelesaian Sengketa Penetapan Pencalonan Anggota DPR, DPD dan DPRD Serta Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden
24 September – 16 April 2019 Logistik
23 September 2018 – 13 April 2019 Kampanye Calon Angota DPR, DPD dan DPRD Serta Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
22 September 2018 – 2 Mei 2019 Laporan dan Audit Dana Kampanye
14 April 2019 – 16 April 2019 Masa Tenang
8 April 2019 – 17 April 2019 Pemungutan dan Perhitungan Suara
18 April 2019 – 22 mei 2019 Rekapitulasi Perhitungan Suara
Jadwal menyusul Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu DPR, DPD, DPRD, Provinsi dan DPRD Kabupaten / kota
23 Mei 2019 – 15 Juni 2019 Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
Jadwal menyusul Pentapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Tanpa Permohonan Perselisihan Hasil Pemilu
Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan, putusan dismisal atau putusan makamah konstitusi dibacakan Penetapan Perolehan Kursi dan Calon terpilih Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi
Juli – September 2019 Peresmian Keanggotaan
Agustus – Oktober 2019 Pengucapan Sumpah /Janji

Undang 16 Parpol, KPU Paparkan Mekanisme Pendaftaran Pilpres

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengundang 16 partai politik nasional untuk mendapat penjelasan terkait mekanisme pandaftaran bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden (bacapres dan bacawapres) di Pemilu 2019. Pendaftaran sendiri akan dimulai pada 4-10 Agustus 2018.

Hadir dalam kesempatan itu Ketua KPU Arief Budiman, Anggota Evi Novida Ginting, Hasyim Asy’ari, Pramono Ubaid Tanthowi serta Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar.
 
Dalam paparannya, Hasyim mengawali dengan mengingatkan partai politik bahwa proses pendaftaran bagi bacapres dan bacawapres dibuka selama tujuh hari, pukul 08.00-16.00 (4-9 Agustus) dan 08.00-24.00 WIB (pada 10 Agustus 2018).
 
Bakal pasangan calon yang telah mendaftar menurut Hasyim sehari kemudian dapat langsung menjalani pemeriksaan kesehatan untuk memenuhi syarat yang telah diatur sebelumnya. “Kalau dia didaftarkan tanggal 4 maka 5 sudah bisa jalani pemeriksaan kesehatan. Intinya kita simultan,” ujar Hasyim di Ruang Sidang Utama KPU, Jumat (27/7/2018) malam.
 
Selanjutnya pada 11-14 Agustus, KPU akan langsung memverifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal pasangan calon. Dilanjutkan 15-17 Agustus memberitahukan secara tertulis hasil verifikasi yang telah dilakukan kepada partai politik atau gabungan partai politik pengusung bakal pasangan calon.
 
Berdekatannya waktu yang ada ini menurut Hasyim harus disikapi oleh partai politik atau gabungan partai politik pengusung bakal pasangan calon untuk bekerja sigap. Salah satunya dengan menyiapkan sedini mungkin dokumen yang sekiranya berkaitan dengan lembaga atau pihak lain yang menentukan syarat pencalonan maupun syarat calon.
 
Lain dari itu, Hasyim juga menerangkan lebih rinci syarat calon presiden dan calon wakil presiden yang haru dipenuhi. Salah satunya hal apa saja yang dapat membuat KPU menolak proses pendaftaran bacapres dan bacawapres. “Apabila satu pasangan calon atau gabungan diajukan oleh gabungan dari seluruh partai politik peserta pemilu atau satu pasangan calon diajukan oleh gabungan partai politik yang mengakibatkan gabungan partai politik lainnya tidak dapat mendaftarkan pasangan calon,” jelas Hasyim.
 
Sementara itu Ketua KPU Arief Budiman merangkum apa yang telah disampaikan oleh koleganya tersebut dengan mengingatkan partai politik atau gabungan partai politik yang ingin mengajukan bakal pasangan calonnya untuk memerhatikan tiga hal, yakni waktu, dokumen serta kelengkapannya. “Ini bukan hanya pasangan calon (presiden dan wakil presiden) yang perlu memerhatikan tapi juga partai politik atau gabungan partai politik,” pungkasnya. 
Sumber : WWW.KPU.GO.ID

NO              NAMA            NIP STATUS      JABATAN GOL. RUANG
1 BAMBANG SUBANTO, SH 19580906 199803 1 002 PNS Kepala Badan IV /b
2 L. DARMAWAN SRIVISHNU, S.SIP.M.Si 19690603 198903 1 005 PNS SEKRETARIS IV/ a
3 Drs. M. BUKHORI 19611227 199003 1 017 PNS Kepala Bidang Idiologi IV/ b
4 Dra. LILIK HANDAJANI 19650315 199203 2 005 PNS Kepala Bidang Lembaga Pol dan Orkemas IV / a
5 Drs. SUGENG SANTOSO 19610218 198503 1 006   Kepala Bidang Ketahanan Bangsa III /d
6 TUGAS PRASETYO,S.Sos 19680925 199602 1 001 PNS Kasubid. Kewaspadaan Nasional III / d
7 JOKO MULYONO, BA 19611120 198903 1 007 PNS Kasubid. Ketah. Seni, Budaya, Agama, dan Kemasy. III /d
8 WARDIMIN, S.Sos 19630315 198503 1 015 PNS Kasubid. Politik III / d
9 ANIK JUWARIYAH.S.Sos 19670615 199202 2003 PNS Kasubag. Keuangan III / d
10 CHUSNUL YAQIEN, SH 19651220 198603 1 012 PNS Kasubid. Ketahanan Ekonomi III / d
11 JOEDAKA WIDAGDO 19690120 199603 1 005 PNS Kasubid. Bina Idiologi dan HAM III/c
12 HERI SOEBAGIJO, S.Sos 19680907 199403 1 012 PNS Kasubid. Kelembagaan Orkemas III / d

Visi dan Misi

 

VISI 

“Terwujudnya Kesadaran Dan Partisipasi Masyarakat Yang Berwawasan Kebangsaan Menuju Kota Madiun Yang Sejahtera”

 

MISI

Mewujudkan Ketahanan Bangsa, Ideologi dan Hak Asasi Manusia serta Kesadaran Berpolitik Bangsa “

 

TUJUAN 

  • Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai persatuan dan kesatuan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam masyarakat yang plural.
  • Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab dalam kehidupan berpolitik yang harmonis, dinamis dan demokratis.
  • Meningkatnya antisipasi terjadinya konflik untuk menciptakan rasa tentram, tertib dan aman di masyarakat

 

SASARAN

Sasaran merupakan penjabaran dari tiap-tiap tujuan yang telah ditetapkan dan merupakan hasil antara yang harus dicapai dalam rangka mencapai tujuan yang sebenarnya. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun atau kelompok sasaran yang dilayani. Penetapan sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang telah ditetapkan.

Sasaran di sini dilaksanakan secara rutin dan atau berkelanjutan selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yaitu dalam tahun 2014 – 2019.

Sasaran tersebut terdiri dari :

Sasaran dari Tujuan ke-1

  • Potensi konflik sosial yang terjadi di masyarakat

Sasaran dari Tujuan ke -2

  • Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu

Sasaran dari Tujuan ke-3

  • Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat