PAYUNG HUKUM : PERMENDAGRI_38_2011_BELA NEGARA
UU ITE
11_UU_NO_11_TAHUN_2008 TENTANG_INFORMASI_DAN_TRANSAKSI_ELEKTRONIK UU 19 Tahun 2016_Perubahan_UU TENTANG_INFORMASI_DAN_TRANSAKSI_ELEKTRONIK
Prosedur Hibah dan Bansos
CALON PENERIMA. HIBAH. USULAN TERTULIS. KDH. REKOMENDASI. SKPD TERKAIT. EVALUASI. DPRD. PERTIMBANGAN. TAPD. DIBAHAS BERSAMA. KUA/PPAS. DIBAHAS BERSAMA. PERSETUJUAN BERSAMA. PERSETUJUAN BERSAMA. RAPBD. PERKDH APBD. PERDA APBD. LAMPIRAN III. NPHD. KEP KDH. (NAMA PENERIMA) DOKUMEN PENCAIRAN HIBAH. TRANSFER. PAYUNG HUKUM : PP-2-2012-Hibah-Daerah permendagri-no.-32-tahun-2011 Permendagri-Nomor-39-Tahun-2012 Permendagri No. 14 Tahun 2016
Undang – Undang Organisasi Massa
Perpu_Nomor_2_Tahun_2017 Tentang Ormas UU_no.17-2013_ORMAS
Undang – Undang Pemilu
UU Nomor 7 Tahun 2017 ini merupakan penyederhanaan dan penggabungan dari 3 (tiga) buah undang-undang sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan […]
Undang – Undang Konflik Sosial
UU_no.7-2012_KONFLIK SOSIAL
Undang – Undang Pendanaan Terorisme
uu_no.09-2013_pendanaan terorisme
PERSYARATAN IJIN SURVEI / PENELITIAN
STANDAR PELAYANAN SKT (SURAT KETERANGAN TERDAFTAR) ORMAS/LSM
Menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2018, Perbaikan Data Kependudukan Harus Jadi Fokus
Penggunaan surat keterangan (suket) pengganti kartu tanda penduduk (KTP) elektronik menjadi evaluasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2017. Perdebatan mengenai perlakuan petugas dalam melayani pemilih dengan suket hingga dugaan pemalsuan suket menjadi sorotan. Permasalahan ini berawal dari data kependudukan dan perekaman KTP elektronik yang belum memadai dan berdampak pada penyusunan daftar pemilih tetap (DPT). […]