Beredar Pesan Berantai WA dan FB Dipantau, Kemkominfo: Itu Hoaks !

Beredar pesan singkat yang disebarkan melalui broadcast di WhatsApp grup. Isinya adalah ditujukan kepada para direksi Bank Tabungan Negara (BTN). Broadcast tersebut berisikan bahwa seluruh aktivitas di handphone akan dicatat dan disimpan oleh negara.

Dalam broadcast itu juga diingatkan agar kini masyarakat berhati-hati dalam menyebarkan pesan terkait politik hingga pemerintahan di media sosial. Berikut kutipan broadcast yang disebar.

Yth Bapak dan Ibu

Direksi Bank BTN.

Sekilas Info.

Mulai Besok dan Seterusnya ada Peraturan Komunikasi baru.

Semua panggilan Dicatat

Semua rekaman Panggilan Telepon Tersimpan

WhatsApp dipantau

Twitter dipantau

Facebook dipantau

Semua media sosial Dan forum dimonitor

Informasikan kepada Mereka yang tidak Tahu.

Perangkat Anda Terhubung ke System pelayanan.

Ber-hati2 lah untuk Tidak mengirimkan Pesan yg tidak perlu

Beritahu Anak2 Anda, Kerabat dan Teman tentang ini

* Jangan teruskan tulisan atau video dll, Anda akan menerima mengenai situasi politik / sekarang tentang Pemerintahan / PM, dll.*

Polisi telah Mengeluarkan Pemberitahuan yang Disebut …

Kejahatan Cargo … Dan tindakan akan Dilakukan …

Hapus saja …

Menginformasikan Teman Anda dan Orang lain juga.

Menulis atau Meneruskan pesan Apapun pada setiap Perdebatan politik & Agama sekarang Merupakan Pelanggaran … Penangkapan tanpa Surat Perintah …

Ini sangat Serius,

Please biarkan Diketahui Semua Kelompok dan Anggota Individu Kami sebagai Group Admin bisa dalam Masalah Besar.

Ber-hati2 lah untuk Tidak mengirimkan Pesan yg tdk perlu.

Beritahu semua Orang tentang ini Untuk ber-hati2.

Tolong bagikan

Pemerintah sendiri sebelumnya sudah membantah hal tersebut. Bahkan broadcast itu sudah dipastikan hoaks. Plt Kepala Biro Humas Kemkominfo Noor Iza mengatakan bahwa pesan tersebut adalah hoaks alias kabar bohong.

“Jelas hoaks itu. Tulisan tersebut adalah hoaks,” ujar Noor Iza.

Noor menjelaskan, pemerintah telah memiliki aturan tersendiri soal penyampaian informasi melalui media sosial. Aturan tersebut terdapat pada UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik).

“Kalau konten negatif sudah ada aturan. Perbuatan yang dilarang Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 UU Nomor 1 Tahun 2008 tentang ITE,” jelasnya.

Kemkominfo sendiri meminta kepada masyarakat agar selalu melakukan cek dan ricek terhadap sebaran informasi yang tidak jelas ataupun meragukan. “Selalu saring sebelum sharing sebagai bagian dari upaya mendukung pencegahan hoaks yang dapat merugikan banyak pihak,” ujar dia.

Pemerintah sendiri telah memiliki aturan tersendiri soal penyampaian informasi melalui media sosial, aturan tersebut terdapat pada UU ITE. Sebaran melalui media sosial Whatsapp cenderung bersifat pribadi dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara kelembagaan.

Sumber : kominfo.go.id

14 Nama Parpol Lolos Sebagai Peserta Pemilu 2019

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menetapkan dari 16 partai politik yang mendaftarkan diri 14 di antaranya dinyatakan lolos rekapitulasi nasional verifikasi faktual sebagai peserta Pemilihan Umum 2019

KPU telah mencermati hasil penelitian administrasi dan verifikasi kepengurusan partai politik, keterwakilan perempuan sebesar 30 persen, dan domisili kantor tetap, serta keanggotaan partai politik calon peserta pemilu 2019.

Dari hasil penelitian dan verifikasi faktual yang telah dilaksanakan KPU terhadap partai di tingkat pusat hingga tingkat kabupaten kota, didapatkan rekapitulasi nasional, ada 14 partai yang dinyatakan memenuhi syarat serta lolos sebagai peserta Pemilu 2019, sementara dua partai lainnya tidak memenuhi syarat.

Berikut parpol yang dinyatakan memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu 2019 (berdasarkan abjad):

1. Partai Amanat Nasional (PAN)
2. Partai Berkarya
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
4. Partai Demokrat
5. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
6. Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda)
7. Partai Golongan Karya (Golkar)
8. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
9. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
10. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
11. Partai Nasional Demokrat (Nasdem)
12. Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
13. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
14. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)

Nomor tersebut bukan merupakan nomor urut partai politik peserta Pemilu 2019, melainkan hanya nomor penulisan. Nomor urut partai politik peserta Pemilu 2019 diberikan pada 18 Februari 2018.

PAN, PDIP, Demokrat, Gerindra, Golkar, Hanura, PKS, PKB, Nasdem, PPP, merupakan 10 partai politik yang diwakilkan fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai bagian dari parlemen. Sedangkan, Partai Berkarya, Partai Garuda, Perindo, dan PSI merupakan empat partai politik yang pertama kali mengikuti pesta demokrasi.

Hasil penetapan ini sebelumnya menyertakan proses verifikasi oleh KPU terhadap 16 partai politik calon peserta Pemilu 2019. Hanya ada dua partai politik yang tak memenuhi syarat menjadi partai politik peserta Pemilu 2019 yaitu, Partai Kesauan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dan Partai Bulan Bintang (PBB).

Selain PKPI dan PBB, semua partai politik dinilai KPU memenuhi seluruh syarat kepesertaan pemilu, termasuk syarat 30% keterwakilan perempuan dalam kepengurusan. PBB tak memenuhi kepengurusan keterwakilan perempuan minimal 30% di Provinsi Sumatera Utara dan Papua. Sedangkan PKPI di sejumlah kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2018, Perbaikan Data Kependudukan Harus Jadi Fokus

Penggunaan surat keterangan (suket) pengganti kartu tanda penduduk (KTP) elektronik menjadi evaluasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2017. Perdebatan mengenai perlakuan petugas dalam melayani pemilih dengan suket hingga dugaan pemalsuan suket menjadi sorotan.

Permasalahan  ini berawal dari data kependudukan dan perekaman KTP elektronik yang belum memadai dan berdampak pada penyusunan daftar pemilih tetap (DPT).

Penyelenggara pemilu yang akan melaksanakan Pilkada Serentak 2018 perlu memperhatikan hal ini agar permasalah serupa tak terulang.

Contohnya, “Di  Pilkada DKI Jakarta putaran pertama ada 84 ribu pemilih yang menggunakan suket. Itu jadi sumber perdebatan. Ini harusnya tak perlu muncul kalau pendataan pemilih dan pendataan kependudukan berbasis KTP elektronik berjalan baik,” .

Untuk Pilkada 2018, harus ada koordinasi dengan jajaran penyelenggara pemilu, dinas kependudukan dan catatan sipil, serta pemerintah kab/kota/provinsi untuk segera memperbaiki catatan kependudukan warga terutama di daerah yang hendak melaksanakan Pilkada.  Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga harus bersikap proaktif untuk mengajak warga untuk segera melakukan perekaman data kependudukan agar mendapat KTP elektronik. Hal tersebut juga dapat memudahkan KPU dalam penyusunan dan penetapan DPT.

 

Beberapa Larangan Bagi PNS Selama Pilkada Serentak Yang Wajib Diketahui

Di tahun 2018 akan digelar pilkada serentak di seluruh Indonesia. Segenap Aparatur Sipil Negara (ASN) dituntut untuk menjaga netralitas dan profesionalisme agar tidak terlibat politik praktis.

Untuk menjaga netralitas ASN, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menerbitkan surat tentang Pelaksanaan Netralitas bagi ASN pada Penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2018, Pemilihan Legislatif tahun 2019, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019.

Dalam surat bernomor B/71/M.SM.00.00/2017 yang ditandatangani Menteri PANRB Asman Abnur disebutkan agar para Pejabat Pembina Kepegawaian dan seluruh ASN dapat memperhatikan peraturan yang berkaitan dengan netralitas ASN dalam Pilkada.

sumber : tribunnews

Satgas Anti-Money Politic Bakal Diresmikan Pekan Depan

Polri, KPK, dan Kejaksaan bakal membentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti-Money Politic. Satgas tersebut dibentuk dalam rangka memberantas praktik politik uang pada pelaksanaan Pilkada Serentak 2018.

Wakapolri Komjen Syafruddin mengatakan, pihaknya telah memiliki draf dan telah dikoordinasikan dengan KPK dan Kejaksaan. Rencananya dalam waktu cepat Satgas Anti- Money Politic ini bakal diresmikan.

Polri, KPK, dan Kejaksaan bakal membentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti-Money Politic. Satgas tersebut dibentuk dalam rangka memberantas praktik politik uang pada pelaksanaan Pilkada Serentak 2018.

Wakapolri Komjen Syafruddin mengatakan, pihaknya telah memiliki draf dan telah dikoordinasikan dengan KPK dan Kejaksaan. Rencananya dalam waktu cepat Satgas Anti- Money Politic ini bakal diresmikan.

Banyak yang Tertangkap

Praktik politik uang memang kerap ditemukan di masyarakat. Terbukti pada pelaksanaan Pilkada Serentak 2015 dan 2017, banyak pihak yang tertangkap melakukan politik uang.

“Banyak aparat penyelenggara pemilu dan banyak masyarakat yang tertangkap dan banyak yang disidang,” tandas Syafruddin.

Sumber : Liputan 6.com