Menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2018, Perbaikan Data Kependudukan Harus Jadi Fokus

Penggunaan surat keterangan (suket) pengganti kartu tanda penduduk (KTP) elektronik menjadi evaluasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2017. Perdebatan mengenai perlakuan petugas dalam melayani pemilih dengan suket hingga dugaan pemalsuan suket menjadi sorotan.

Permasalahan  ini berawal dari data kependudukan dan perekaman KTP elektronik yang belum memadai dan berdampak pada penyusunan daftar pemilih tetap (DPT).

Penyelenggara pemilu yang akan melaksanakan Pilkada Serentak 2018 perlu memperhatikan hal ini agar permasalah serupa tak terulang.

Contohnya, “Di  Pilkada DKI Jakarta putaran pertama ada 84 ribu pemilih yang menggunakan suket. Itu jadi sumber perdebatan. Ini harusnya tak perlu muncul kalau pendataan pemilih dan pendataan kependudukan berbasis KTP elektronik berjalan baik,” .

Untuk Pilkada 2018, harus ada koordinasi dengan jajaran penyelenggara pemilu, dinas kependudukan dan catatan sipil, serta pemerintah kab/kota/provinsi untuk segera memperbaiki catatan kependudukan warga terutama di daerah yang hendak melaksanakan Pilkada.  Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga harus bersikap proaktif untuk mengajak warga untuk segera melakukan perekaman data kependudukan agar mendapat KTP elektronik. Hal tersebut juga dapat memudahkan KPU dalam penyusunan dan penetapan DPT.

 

Beberapa Larangan Bagi PNS Selama Pilkada Serentak Yang Wajib Diketahui

Di tahun 2018 akan digelar pilkada serentak di seluruh Indonesia. Segenap Aparatur Sipil Negara (ASN) dituntut untuk menjaga netralitas dan profesionalisme agar tidak terlibat politik praktis.

Untuk menjaga netralitas ASN, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menerbitkan surat tentang Pelaksanaan Netralitas bagi ASN pada Penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2018, Pemilihan Legislatif tahun 2019, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019.

Dalam surat bernomor B/71/M.SM.00.00/2017 yang ditandatangani Menteri PANRB Asman Abnur disebutkan agar para Pejabat Pembina Kepegawaian dan seluruh ASN dapat memperhatikan peraturan yang berkaitan dengan netralitas ASN dalam Pilkada.

sumber : tribunnews